Rakyat Punya Posisi Tawar dalam Pemilu

Oleh : Yulia Fajar Rini
Pemilu sudah berjalan beberapa kali di negeri ini. Tapi sepertinya Pemilu kali ini akan berbeda. Karena kini rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Obral janji yang biasa dilakukan saat kampanye, tidak akan dengan mudah dipercayai lagi. Karena rakyat sudah dengan gamblang melihat bahwa janji itu tidak bisa terlaksana.
Banyak yang menyesal bahwa dulu memilih orang yang kelihatannya bijaksana, gagah dan kata-katanya bagus didengar. Tapi toh kenyataannya kebijakannya tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mengorbankan rakyat kecil, demi kepentingan entah siapa. Harga BBM semakin mahal, belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga ikut mahal. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga sulit dipenuhi. Menyadari mulai lunturnya kepercayaan rakyat terhadap janji-janji saat kampanye, sampai-sampai saat ini, banyak calon yang melakukan kontrak politik. Tentu saja dalam rangka membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin.
Pemimpin bukanlah raja, tapi ia adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Pemimpin dipilih untuk menjalankan kekuasaan yang sebenarnya adalah milik rakyat. Pemimpin yang terpilih menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, sebagai representasi rakyat. Kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada pemimpin agar pemimpin dapat mengurusi kebutuhan rakyat dan mengatur urusannya. Sehingga siapa yang memimpin dan bagaimana ia memimpin adalah hal yang sangat penting. Karena akan menentukan bagaimana urusan masyarakat dapat terselenggara dengan baik atau tidak.
Maka, rakyat harus punya kriteria pemimpin yang akan dipilihnya. Tidak hanya siapa yang memimpin, tapi rakyat juga harus jelas mengenai bagaimana ia menjalankan kepemimpinannya dalam rangka mengurusi urusan masyarakat dengan baik. Dapatkan dengan kepemimpinannya tersebut urusan masyarakat berjalan dengan baik.
Dalam hal ini, masyarakat punya posisi yang sangat menentukan. Dan masyarakat harus merasa bahwa keputusan penting ini ada ditangannya. Karena masyarakatlah yang sebenarnya berkuasa untuk menentukan siapa pemimpinnya. Masyarakatlah yang punya kontrol, karena masyarakat punya kekuasaan. Jika diibaratkan ada dua posisi, yaitu rakyat dan pemimpin, maka rakyatlah posisi yang paling penting dan paling menentukan. Rakyat punya Bargaining position atau posisi yang sangat menentukan.
Masalahnya, selama ini hal tersebut tidak terjadi. Rakyat kebanyakan memilih pemimpin, tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang dipilihnya itu dan tanpa mengetahui bagaimana caranya memimpin dan mengurusi urusan masyarakat nantinya. Dengan informasi seadanya, pilihan pun dijatuhkan. Rakyat hanya melihat pemimpin dari apa yang disampaikannya waktu kampanye bahwa korupsi akan diberantas, pendidikan murah atau gratis dan sebagainya, tanpa bertanya bagaimana caranya.
Misalnya, tentang janji pendidikan murah. Pendidikan murah memang harapan semua orang, karena itu akan menentukan bagaimana intelektualitas negeri ini. Tapi kalau ternyata dananya diperoleh dengan menjual aset-aset negara, maka ya itu sama saja dengan menjual negeri ini. Kalau cara mendapatkan dana dengan mengelola aset-aset negara, itu mungkin dapat diteriman.
Rakyat biasanya hanya berfikir “siapa”. Tapi melupakan pertanyaan “Bagaimana?” yang justru adalah hal yang sangat penting untuk dijawab.
Rakyat punya posisi penting, maka harusnya rakyat yang mengontrol. Bukannya rakyat yang dikontrol. Dalam menentukan siapa yang akan memimpinnya, rakyat harus kritis. Kadang sebenarnya pemimpin yang dipilihnya tidak begitu sesuai dengan kriterianya. Tapi rakyat terpaksa memilih karena ia adalah yang terbaik diantara yang lain.
Hal ini menunjukkan lemahnya posisi masyarakat. Harusnya masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa “pemimpin seperti inilah yang saya inginkan, siapa yang dapat memenuhinya?”. Rakyat harus konsisten terhadap kriteria karena disanalah letak posisi tawar rakyat. Rakyat yang dengan mudah melakukan kompromi terhadap kriteria pemimpinnya akan menurunkan posisi tawar rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Yang akhirnya, rakyat akan dengan mudah dipermainkan seperti saat ini.
Padahal pilihan masyarakat terhadap siapa yang memimpin akan sangat penting. Dalam kondisi seperti ini, harusnya masyarakat tidak begitu mudah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang ada. Masyarakat harus memberikan pilihannya pada seseorang yang tepat. Terlebih, seseorang yang jelas bahwa dengan kepemimpinan yang diberikan kepadanya, ia bisa mengurusi urusan masyarakat dengan baik. Artinya pertanyaan “bagaimana?” terjawab dengan memuaskan.
Dengan demikian pada Pemilu kali ini, rakyat tidak boleh lagi salah pilih lagi. Karena pilihan rakyat terhadap siapa yang akan memimpinnya akan menentukan bagaimana masa depan negeri ini.
Yang harus diingat adalah bahwa rakyat punya harga diri dan posisi tawar yang tinggi sebagai pemilik kekuasaan. Maka berikan kekuasaan itu hanya pada orang yang tepat. Yang jelas siapa orangnya secara pribadi. Rakyat harus membuat kriteria, misalnya orang yang jujur, amanah, tegas, cerdas dan dikenal bukan sebagai orang yang buruk dan sebagainya.
Tak hanya secara individu, tapi juga jelas bagaimana sistem dan kebijakan yang akan dilaksanakannya nanti. Apakah dengan sistem dan kebijakannya tersebut perubahan bisa terjadi. tentu saja perubahan kondisi negeri yang lebih baik.
Masyarakat jangan lagi asal, tapi harus meneliti dengan jeli. Sejauh mana kebijakan dan sistem tersebut dapat diperkirakan keberhasilannya, baik secara historis maupun analisis konsep. Memang berat, untuk masyarakat awam. Tapi itu bisa dilakukan dengan sederhana. Dan bukan kah itu semua demi kondisi negeri yang lebih baik.
Maka sudah saatnya masyarakat menolak untuk dibodohi dan dipolitisi. Masyarakat harus mencerdaskan dirinya dan lebih terbuka untuk berpolitik. Agar tidak dipolitiki. Masyarakat harus sadar politik. Politik bukan dengan artian politik praktis, tetapi politik dalam artian tahu bagaimana cara pengurusan urusannya sebagai rakyat.
Dan akhirnya, Selamat membuat pilihan!!